MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan Tugas 1 kembali kami posting hari ini, semoga bisa menjadi gambaran untuk mengerjakan Tugas 1 dari mata kuliah ini. Tugas 1 biasanya akan didapatkan minggu ke 3 tutorial online.
Jika teman-teman mengikuti tutorial online (tuton) maka pada minggu ke 3 teman-teman akan mendapatkan tugas 1. Biasanya ini diambil dari Modul 1, 2, dan 3 pada BMP yang berlaku saat tuton terdaftar. Daripada panjang lebar, berikut MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan Tugas 1.
a. Coba berikan tanggapan terkait hal tersebut!
b. Berdasarkan teori tertentu coba jelaskan, warga negara seperti apa yang disebut sebagai warga negara yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu!
Selama bertahun-tahun pasir laut kita dikeruk baik secara legal maupun secara illegal. Pengerukan pasir laut ini tidak hanya membuat Indonesia dirugikan secara materi saja tetapi akan mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Tak bisa dipungkiri bahwa pengerukan pasir pantai itu akan berimbas pada berkurangnya Wilayah NKRI secara berangsur-angsur. Ada yang tidak difahami oleh Masyarakat Indonesia yang berada pada batas wilayah Indonesia dengan Singapura, bahwa penambangan pasir di Wilayah Indonesia secara otomatis akan menambah klaim wilayah Singapura karena bergesernya batas teritorial kedua Negara tersebut ke Wilayah Indonesia. Maka wilayah laut Indonesia secara otomatis akan berkurang sedangkan wilayah Singapura akan bertambah. Dengan kata lain negara Singapura melakukan ekspansi teritorial secara tidak langsung terhadap wilayah laut Indonesia. Perlu diketahui bahwa penentuan batas teritorial yaitu sejauh 12 mil laut diukur dari garis dasar pantai yang mengelilingi suatu Negara.
Berdasarkan kasus tersebut analisis oleh Anda:
a. bagaimana hubungan antara kasus tersebut dengan wawasan Nusantara!
b. bagaimana hubungan antara kasus tersebut dengan ketahanan Nasional!
a. Kecenderungan manusia tentunya akan menginginkan mendapatkan hak sebanyak banyaknya dan melaksanakan kewajiban dengan sangat minim. Maka sudah benar pengajaran PKN untuk menanamkan nilai nilai sebagai warga Negara yang baik. Namun tidak semua warga Negara akan menerima ini dengan mudah meskipun sudah ada pendidikan yang diberikan. Untuk itulah diperlukan peran Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah dan warga Negara yang tinggal diwilayah tersebut dengan perangkat hokum yang ada untuk memaksa atau memonopoli pelaksanaan dan pengaturan warga negaranya menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya.
Meskipun warga Negara mengerahkan kekuatan untuk menolak kewajiban, ada perangkat hukum dari Negara yang dapat memaksa warga Negara tetap menjalankan kewajibannya. Dengan begitupun warga Negara akan diberikan juga haknya sesuai peraturan Negara.
b. Walaupun Negara adalah bentukan masyarakat (sebagai warga Negara), namun kedudukan Negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian dan lain lain (Wibowo: 2000:8). Untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat Negara membuat hukum. Maka warga Negara berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dan mendapatkan hak untuk bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 UUD 1945). Salah satu satu contoh adalah hukum pajak, setiap warga Negara memiliki kewajiban membayar dan melaporkan pajak sesuai peraturan pajak dan akan mendapatkan hak dari penggunaan pajak tersebut seperti pembangunan jalan raya, rumah sakit pemerintah dan fasilitas lainnya. Jika warga Negara sudah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan serta mendapatkan hak atas pelaksanaan secara bersama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan itulah warga Negara yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
a. Salah satu cara pandang bangsa pada Wawasan Nusantara adalah terhadap lingkungannya, maka jika hal ini terjadi salah satu yang dilihat bangsa ini bias rusak karena penambangan pasir sehingga tujuan untuk kelangsungan hidup bangsa dan Negara bias terganggu.
Berkaitan dengan Wawasan kewilayahan maka ancaman ini berkaitan dengan ketahan nasional sehingga wilayah geografis kita bias berkurang tentunya jika wilayah laut berkurang bias mengurangi nilai ekonomi kelautan kita yang dapat juga menghambat tujuan utuk kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
b Sesuai konsepsi tannas pada hakikatnya merupakan konsepsi pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Masyarakat pesisir yang berbatasan dengan wilayah singapura melihat bahwa ini adalah sumber kesejahteraan meskipun dapat mengancam ketahanan nasional pada pencaplokan wilayah Indonesia. Maka konsepsi Keamanan harus dijalankan Negara yang disesuaikan hukum pada Negara. Namun pelaksanaan tetap memberikan solusi kesejahteraan masyarakat. Jika hal ini bias dipenuhi sesuai dengan undang undang maka Doktrin Tannas dapat diberikan kepada masyarakat untuk menjalankan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
Jika teman-teman mengikuti tutorial online (tuton) maka pada minggu ke 3 teman-teman akan mendapatkan tugas 1. Biasanya ini diambil dari Modul 1, 2, dan 3 pada BMP yang berlaku saat tuton terdaftar. Daripada panjang lebar, berikut MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan Tugas 1.
Soal MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan Tugas 1 No.1:
Menurut Soemantri, Zamroni dan Winataputra secara subtantif PKN itu bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warga negara yang baik (good citizen) yaitu warga negara yang tahu, mau dan mampu berbuat baik atau secara umum mengetahui, menyadari dan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun dalam realitas dimasyarakan kita menemukan bahwa orang akan cenderung menuntut haknya dengan kekuatan (a strong sence of entitlement), misalkan dengan berdemontrasi ketika menginginkan sesuatu. Tetapi disisi lain mereka pun menggunakan kekuatan tersebut untuk menolak kewajiban yang diberikan kepada mereka.a. Coba berikan tanggapan terkait hal tersebut!
b. Berdasarkan teori tertentu coba jelaskan, warga negara seperti apa yang disebut sebagai warga negara yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu!
Soal MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan Tugas 1 No.2:
Silahkan simak kasus berikut:Selama bertahun-tahun pasir laut kita dikeruk baik secara legal maupun secara illegal. Pengerukan pasir laut ini tidak hanya membuat Indonesia dirugikan secara materi saja tetapi akan mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Tak bisa dipungkiri bahwa pengerukan pasir pantai itu akan berimbas pada berkurangnya Wilayah NKRI secara berangsur-angsur. Ada yang tidak difahami oleh Masyarakat Indonesia yang berada pada batas wilayah Indonesia dengan Singapura, bahwa penambangan pasir di Wilayah Indonesia secara otomatis akan menambah klaim wilayah Singapura karena bergesernya batas teritorial kedua Negara tersebut ke Wilayah Indonesia. Maka wilayah laut Indonesia secara otomatis akan berkurang sedangkan wilayah Singapura akan bertambah. Dengan kata lain negara Singapura melakukan ekspansi teritorial secara tidak langsung terhadap wilayah laut Indonesia. Perlu diketahui bahwa penentuan batas teritorial yaitu sejauh 12 mil laut diukur dari garis dasar pantai yang mengelilingi suatu Negara.
Berdasarkan kasus tersebut analisis oleh Anda:
a. bagaimana hubungan antara kasus tersebut dengan wawasan Nusantara!
b. bagaimana hubungan antara kasus tersebut dengan ketahanan Nasional!
Jawaban MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan Tugas 1 No.1:
a. Kecenderungan manusia tentunya akan menginginkan mendapatkan hak sebanyak banyaknya dan melaksanakan kewajiban dengan sangat minim. Maka sudah benar pengajaran PKN untuk menanamkan nilai nilai sebagai warga Negara yang baik. Namun tidak semua warga Negara akan menerima ini dengan mudah meskipun sudah ada pendidikan yang diberikan. Untuk itulah diperlukan peran Negara yang memiliki kedaulatan atas wilayah dan warga Negara yang tinggal diwilayah tersebut dengan perangkat hokum yang ada untuk memaksa atau memonopoli pelaksanaan dan pengaturan warga negaranya menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya.
Meskipun warga Negara mengerahkan kekuatan untuk menolak kewajiban, ada perangkat hukum dari Negara yang dapat memaksa warga Negara tetap menjalankan kewajibannya. Dengan begitupun warga Negara akan diberikan juga haknya sesuai peraturan Negara.
b. Walaupun Negara adalah bentukan masyarakat (sebagai warga Negara), namun kedudukan Negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian dan lain lain (Wibowo: 2000:8). Untuk menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat Negara membuat hukum. Maka warga Negara berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dan mendapatkan hak untuk bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 UUD 1945). Salah satu satu contoh adalah hukum pajak, setiap warga Negara memiliki kewajiban membayar dan melaporkan pajak sesuai peraturan pajak dan akan mendapatkan hak dari penggunaan pajak tersebut seperti pembangunan jalan raya, rumah sakit pemerintah dan fasilitas lainnya. Jika warga Negara sudah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan serta mendapatkan hak atas pelaksanaan secara bersama kedudukan dalam hukum dan pemerintahan itulah warga Negara yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
Jawaban MKDU4111 Pendidikan Kewarganegaraan Tugas 1 No.2:
a. Salah satu cara pandang bangsa pada Wawasan Nusantara adalah terhadap lingkungannya, maka jika hal ini terjadi salah satu yang dilihat bangsa ini bias rusak karena penambangan pasir sehingga tujuan untuk kelangsungan hidup bangsa dan Negara bias terganggu.
Berkaitan dengan Wawasan kewilayahan maka ancaman ini berkaitan dengan ketahan nasional sehingga wilayah geografis kita bias berkurang tentunya jika wilayah laut berkurang bias mengurangi nilai ekonomi kelautan kita yang dapat juga menghambat tujuan utuk kelangsungan hidup bangsa dan Negara.
b Sesuai konsepsi tannas pada hakikatnya merupakan konsepsi pengaturan kesejahteraan dan keamanan. Masyarakat pesisir yang berbatasan dengan wilayah singapura melihat bahwa ini adalah sumber kesejahteraan meskipun dapat mengancam ketahanan nasional pada pencaplokan wilayah Indonesia. Maka konsepsi Keamanan harus dijalankan Negara yang disesuaikan hukum pada Negara. Namun pelaksanaan tetap memberikan solusi kesejahteraan masyarakat. Jika hal ini bias dipenuhi sesuai dengan undang undang maka Doktrin Tannas dapat diberikan kepada masyarakat untuk menjalankan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara.
Posting Komentar
Posting Komentar